Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkapkan beberapa alasan mengapa RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu segera disahkan.
Pertama, karena Indonesia membutuhkan petugas penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual.
Pandangan LPSK, Ada 3 Hal Yang Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan
"(Jadi) jaksa penuntut umum dan hakim memahami apa yang harus dialami korban," kata Livia dalam webinar berjudul 'Urgensi untuk Penghapusan Kekerasan Seksual Komprehensif', Kamis (6/8/2020).
Kedua, terkait dengan bukti kekerasan seksual yang merupakan salah satu poin dalam RUU PKS. Livia percaya bahwa surat dari seorang psikolog dan psikiater sudah cukup sebagai bukti.
Bukti dalam bentuk keterangan saksi korban juga menilai Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelakunya. sbobet
"Dan ini kami juga di LPSK kami juga menemukan banyak kasus yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," katanya.
Maka yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual sehingga hal yang sama tidak terjadi lagi.
Dia mengatakan rehabilitasi dalam RUU PKS bukan pilihan selain hukuman penjara, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana.
"Jadi itu bukan alternatif hukuman, tetapi selama hukuman perlu ada rehabilitasi sehingga pengulangan tidak," katanya.
Dilaporkan sebelumnya, Badan Legislatif (Baleg) DPR mengadakan pertemuan evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 dengan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, ada 16 tagihan yang diambil dari Prolegnas Prioritas 2020, 4 tagihan tambahan dari DPR dan pemerintah, dan 2 tagihan diganti dengan tagihan lainnya.
Salah satu tagihan yang ditarik dari Prolegnas Prioritas adalah RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). sbobet indonesia
Usulan penarikan ini sebelumnya diajukan oleh Komisi VIII.
0 komentar:
Posting Komentar