Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020, Politikus Nasdem Interupsi Paripurna

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Nasdem, Lisda Hendrajoni, mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tetap dipertahankan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Demikian disampaikan Lisda dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020). sbobet

Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020, Politikus Nasdem Interupsi Paripurna

“Melihat data, fakta, dan urgensinya, Fraksi Nasdem meminta agar RUU PKS tetap dipertahankan dalam Prolegnas Prioritas 2020 guna menjaga komitmen dan kepekaan kita dalam melindungi hak warga negara untuk dilindungi dari tindak kekerasan seksual,” ucapnya. Lisda.

Ia menjelaskan data kekerasan seksual yang dirilis Komnas Perempuan dan KPAI pada 2019.

Data Komnas Perempuan menyebutkan ada 406.178 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sepanjang 2019.

Kemudian, data KPAI menyebutkan terdapat 71 perempuan dan 52 laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual pada 2019.

Mengutip policy brief RUU PKS yang diterbitkan Komnas Perempuan, Lisda mengatakan tindak pidana seksual yang diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan sangat terbatas.

“Ada kekosongan hukum yang berdampak pada keterbatasan korban dalam mengakses hak atas keadilan dan pengobatan,” ujarnya.

Lisda mengatakan, RUU PKS akan memberikan perlindungan bagi korban dan keluarga korban atas dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia terlibat dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) 1984.

“Konvensi ini mewajibkan negara membuat undang-undang yang menghapus stigma dan diskriminasi terhadap perempuan,” kata Lisda. link alternatif sbobet

Namun, ternyata Fraksi Nasdem tidak bisa diakomodasi. Dalam rapat paripurna hari ini, DPR menyetujui daftar 37 RUU yang dievaluasi dalam Prolegnas Prioritas 2020.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak dimasukkan setelah disepakati dalam rapat DPR dengan pemerintah.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU PKS akan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

“Hasil rapat musyawarah antara Baleg dengan pimpinan serta musyawarah penggantian Bamus kita akan mencantumkan RUU PKS Prioritas 2021 dan diputuskan kemarin,” kata Dasco.